RSS

Iringan Indonesia Raya 3 Stanza

Indonesia Raya 3 Stanza String
https://drive.google.com/file/d/1DZsmR1IvLCJqln0bDqN07FbCxeA1ujjv/view?usp=sharing

Indonesia Raya 3 Stanza Piano
https://drive.google.com/file/d/1wBQvnsECa0NgY0uk-2QQWVM-SRK6RrGX/view?usp=sharing

 

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 13, 2018 in Uncategorized

 

Profesi Guru

Menjadi guru adalah sebuah panggilan juga sebuah pilihan. Dikatakan panggilan karena memang tidak semua orang terpanggil untuk profesi yang selalu disoroti dari sisi kesejahteraannya yang minim ini. Orang juga memilih untuk menjadi guru dari sekian banyak profesi yang ada. Ada orang yang menjadi guru itu karena niat ingsun, tetapi juga banyak yang karena kecelakaan, terpaksa, daripada tidak bekerja / jadi pengangguran… ya sudah jadi guru.

Bahkan saya pernah mendengar ada seorang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan dengan ekstrim mengatakan alasan  seseorang masuk sekolah keguruan karena ketidakmampuan ekonomi dan intelektual. Ketika saya mendengar perkataan orang ini, saya tersingung juga. Apalagi ia mengatakannya dengan nada sinis dan meremehkan. Orang yang mengemukakan itu bisa salah, tetapi juga bisa benar. Orang memilih sekolah keguruan karena biayanya relatif murah. Memilih sekolah keguruan karena seseorang tahu bahwa kapasitas otaknya tidak mungkin menjadi dokter.

Entah apa pun alasannya kalau seseorang sudah menjadi guru, ya… tidak ada lagi pemilahan karea cita-cita atau karena terpaksa dan alasan ekonomi atau kecerdesan.. Guru adalah guru, terpaksa atau pun tidak, bodoh atau cerdas, kreatif atau tidak. Kalau seseorang sudah terjun menjadi guru pemilahan itu tak ada lagi. Mengapa? Karena guru sama-sama harus mendidik anak yang dipercayakan kepadanya. Ia mempunyai tanggung jawab moral untuk membawa siswa menjadi cerdas.

Menjadi guru memang sebuah tantangan untuk situasi di masa sekarang. Banyak guru di belahan nusantara ini yang mempunyai tantangan berbeda-beda. Guru di pedalaman tantangannya berkaitan dengan medan tempat ia beratarung dan juga dengan kesejahteraan yang jauh dari semestinya. Menjadi guru di kota besar pun sama mempunyai tantangan yang tentunya berbeda dengan di pedalaman. Ini berkaitan dengan bagaimana seorang guru di kota besar harus bisa menempa diri lebih kreatif agar tidak ketinggalan jaman, agar bisa memberikan lebih daripada ilmu yang dimiliki muridnya yang jauh lebih maju karena adanya teknologi yang semakin meroket.

Saya  tahu kalau saya mengajar siswa dari Wamena (Papua),  cara saya menghadapi siswa dan cara saya mengajar akan berbeda denagn ketika saya berhadapan dengan anak Ursula BSD.  Yang jelas saya akan kebingungan dulu bagaimana saya berhadapan dengan mereka karena saya belum pernah mengalami seperti itu. Saya akan terpesona karena kepolosan dan keluguan mereka. Kalau hal mengajar sebenarnya tidak ada masalah, di mana pun kita bisa mengajar. Baik mengahdapi murid di Wamena atau di Bumi Serpong Damai. Pasti tantangan yang saya hadapi untuk kedua sekolah itu berbeda.

Yang bikin seorang guru suka otaknya kisut dan kerut merut itu adalah masalah lain, antara lain administrasinya.Itu salah satu yang dirasakan para guru di kota besar.  Apa lagi mengajar di sekolah yang dianggap orang sekolah bagus, sekolah unggulan, atau apalah sebutannya. Nah, tuntutannya juga bagus. Itu adalah salah satu tantangannya.

Tantangan lain bagi guru di kota besar adalah peserta didik yang dihadapi. Anak jaman sekarang kebanyakan anak audio-visual karena kerjanya menonton tv, bermain medsos,  dan main game. Giliran disuruh membaca wacana, agak lelet dan pemahaman juga kurang. Ada banyak hal lain yang lebih menarik daripada pelajaan sekolah. Anak lebih suka mengurusi yang menurutnya menarik daripada mengurusi pelajaran sekolahnya.

Saya guru  untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Seperti sudah diketahui oleh semua siswa bahwa bahasa Indonesia itu adalah pelajaan yang sangat membosankan.Bikin bête, begitu kata mereka. Sudah bukan rahasia lagi kalau para siswa banyak yang tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Apalagi kalau ditambah dengan gurunya yang nyinyir, menyebalkan, dan sok galak, serta suka mengintimidasi. Sudah pasti bahasa Indonesia adalah pelajaran yang akan dicaci, dibenci, dan dihindari. Siswa sering berdoa agar guru bahasa Indonesianya tiak masuk untuk berbagai alasan termasuk alasan yang paling buruk misalnya terpeleset di kamar mandi.

Tentunya situasi seperti di atas merupakan tantangan untuk para guru bahasa Indonesia. Bagaimana guru bahasa Indonesia bisa membawakan pelajaran di kelasnya dengan menarik. Tentunya perlu usaha. Dan usaha tentunya perlu pengorbanan.

Salah satu tantangan bagi kami guru bahasa Indonesia adalah bagaimana membiasakan anak atau kata lebih sadisnya memaksa anak untuk mau membaca. Keterampilan yang satu ini akhir-akhir ini sudah banyak ditinggalkan anak-anak kita karena mereka lebih doyan nongkrong di depan face book-nya atau di depan game-nya. Namun,  guru jangan disebut guru kalau tidak bisa melaksanakan kehendaknya kepada siswanya. Ada dikatakan dalam bahasa Jawa dalang ora kurang lakon. Termasuk saya tentu saja. Saya adalah guru yang suka memaksa dengan piawai. Akhirnya keterampilan membaca yang sudah tak digubris ini mulai lagi dilakukan oleh murid saya. Itu bocah saya paksa membaca novel  Indonesia yang ringan dulu. Kudu selesai. Kalau  sudah,  buat resensi sederhana dengan analisis unsur  intrinsiknya lengkap dengan relevansi isi novel dengan hidup mereka. Wah, mereka akan protes dengan merayu-rayu supaya tugas diganti yang lain saja (bagi anak yang tidak suka baca). Tapi guru itu tak akan kalah lakon dengan muridnya.  Pasti dengan diplomasi yang sangat logis dan dengan penjelasan yang sangat ilmiah dengan mengikutsertakan perkembangan jaman dan pendidikan nilai, akhirnya mereka mengerjakan tugasnya juga. Dan akhirnya jadilah  analisis meraka. Mereka membuat laporannya. Bagus-bagus lagi. Tuh, kan ternyata mereka bisa.  Asal mau.

Ada juga jenis anak yang sukanya membaca. Nah, kalau yang ini tutup ketemu tumbul tuh. Saya  senang bertemu anak yang seperti ini. Murid yang begini bagaikan batu intan, yang bisa terus digosok, dan pada waktunya dia akan bersinar denagn cemerlang. Setiap angkatan pasti akan bertemu dengan anak-anak yang seperti ini.Bahkan, saya  pernah mempunyai anak yang mempunyai  koleksi 1000 buku dan semua bukunya dia baca! Keren, habis! Begitu bahasa remajanya.

Saya  adalah guru bahasa Indonesia yang suka mengoceh ke utara dan selatan. Terkadang murid saya melongo karena saya terlalu cepat dalam berbicara, terutama siswa di  kelas kecil. Kalau siswa kelas yang besar mereka sudah tahu kelakuan gurunya yang suka agak abstrak. Itulah menjadi tantangan lagi bagi guru bagaimana menyampaikan sesuatu kepada siswa gar bisa diterima denan baik.

Saya senang mengajar bahasaIndonesia. Mengapa? Karena materi yang diajarkan luas bisa juga menjangkau hal di luar kaidah kebahasaan. Apa lagi kalau sedang belajar wacana atau sastra. Materi bisa dibelokkan ke mana kita mau, sesuai apa yang mau kita tuju. Misalnya hal yang beraitan dengan pendidikan nilai, berkaitan dengan kehidupan. Mengajar materi kesastraan  paling enak di kelas besar karena mereka interpretasinya sudah lebih maju dan pengusaaan bahasanya juga bisa lebih baik. Tentunya pandai-pandainya memilih bacaan yang tepat.

Menjadi guru memang menyenangkan, meskipun kalau diukur dari segi materi gak ada cucok-cucoknya. Kala saya  bertemu dengan beberapa orang yang jarang bertemu selalu mengatakan: Masih awet muda aja.  Pernah ada pengalaman begini. Suatu hari saya mendapat tugas dari Legio Maria untuk menjaga di klinik gereja. Ternyata dokter jaganya dua orang. Salah satunya mantan murid saya.  Murid saya memperkenalkan saya pada rekannya : Ini kenalin guru SMP gue. Temannya sontak berbicara: Sumpeh, lho. Tuanya hampir sama dengan lo! wuih, langsung terhanyut tuh perasaan saya. Saya kira itu adalah bagian rahmat yang diberikan Pencipta kepada guru. belum lagi segudang pengalaman lain untuk berelasi dengan manusia, pribadi yang unik, yang tak ada yang sama dari satu murid ke murid yang lain.  Itu berarti  jiwa kita tiap-tiap saat terisi dengan makanan yang menyegarkan. Maka selalu terlambungkanlah rasa syukur dalam rongga dada kita, guru.

Saya belajar dari Sang Guru, Isa  Almasih,  yang selalu mencintai murid-muridnya, sekalipun murid itu menghianati-Nya.  Saya  berharap, para guru di mana pun berada tetap  menjadi guru yang baik, tetap bersemangat dan selalu percaya bahwa Sang Pemilik Kehidupan selalu akan mencukupkan kita. AMIN

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 11, 2017 in Uncategorized

 

Guru adalah pembentuk karakter bangsa

Kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kemampuan para pendidiknya untuk mengubah karakter generasi penerusnya ke depan. Tanpa figur pendidik, mungkin bangsa besar seperti Indonesia tidak akan dapat menikmati hasil jerih payah putra-putri nusantara yang sudah mendorong perkembangan tersebut.

Pencapaian Indonesia hingga saat ini tidak terlepas dari peran guru yang telah membimbing anak muridnya menjadi manusia dewasa dan berperan aktif dalam pembangunan Indonesia.

Namun, demi melahirkan para “nation builders” Indonesia, hingga saat ini masih banyak guru-guru yang berjuang demi kesejahteraan diri maupun keluarga yang disokongnya.

Apresiasi yang ditujukan kepada mereka juga dinilai masih rendah mengingat betapa penting dan berharganya peran seorang Guru atau Pengajar dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

“Pemimpin! Guru! Alangkah hebatnya pekerjaan menjadi pemimpin di dalam sekolah, menjadi guru di dalam arti yang spesial, yakni menjadi pembentuk akal dan jiwa anak-anak! Terutama sekali di zaman kebangkitan! Hari kemudiannya manusia adalah di dalam tangan guru itu, menjadi manusia”.

Demikian sepenggal kalimat Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno tentang guru yang dikutip dari buku karangannya, Dibawah Bendera Revolusi.

Guru adalah sebuah profesi yang mulia karena di tangan merekalah masa depan bangsa ini ditentukan. Guru juga dianggap sebagai pahlawan pembangunan, karena di tangan mereka akan lahir pahlawan-pahlawan pembangunan yang kelak mengisi ruang-ruang publik di negeri ini. Guru yang ideal, bukan sekedar guru yang memenuhi syarat-syarat teknik: seperti pintar, pandai, atau pakar di bidang ilmu yang dimiliki; melainkan yang jauh lebih penting dari itu semua, guru harus bisa menempatkan dirinya sebagai “agent of change”.

Disini, tugas guru adalah menumbuhkan keingintahuan anak didik dan mengarahkannya dengan cara yang paling mereka minati. Jika anak didik diberi rasa aman, dihindarkan dari celaan dan cemoohan, berani berekspresi dan bereksplorasi secara leluasa, ia akan tumbuh menjadi insan yang penuh dengan percaya diri dan optimistis.
Seorang guru bisa menjadi pahlawan pembangunan yang memiliki jiwa juang, memiliki semangat untuk berkorban, dan menjadi pionir bagi kemajuan masyarakat.

Oleh sebab itu, tugas yang diemban oleh seorang guru tidak ringan, karena guru yang baik tidak hanya memberitahu, menjelaskan atau mendemonstrasikan, tapi juga dapat menginspirasi.
Seorang guru harus mampu memandang perubahan jauh ke depan, dengan demikian guru dapat merencanakan apa yang terbaik untuk anak didiknya.

Seorang guru juga harus dapat mengemban tugasnya sebagai motivator yang mampu memotivasi anak didiknya agar penuh semangat dan siap menghadapi serta menyongsong perubahan hari esok.
Peran seperti inilah yang disebut oleh Presiden Soekarno, sebagai “Guru di dalam arti yang spesial, yakni menjadi pembentuk akal dan jiwa anak-anak.”

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 11, 2017 in Uncategorized

 

Estimasi Hak Pensiun / TASPEN

http://e-klim.taspen.com/eklim/estimasi/

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juli 23, 2016 in Uncategorized

 

Ini Prosedur Kenaikan Pangkat Otomatis Guru PNS Setiap 4 Tahun

Mulai tahun 2016 BKN (Badan Kepegawaian Negara) akan menerapkan sistem baru dalam melayani proses kenaikan pangkat PNS. Rencananya BKN akan menerapkan sistem kenaikan pangkat PNS secara otomatis setiap 4 tahun sekali. Kenaikan pangkat ini tanpa harus melalui mekanisme pengusulan oleh instansi tempat kerja PNS kepada BKN seperti yang telah diterapkan selama ini. Menurut Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa kebijakan ini berlaku untuk PNS struktural dan juga PNS fungsional seperti guru. Ada beberapa prosedur yang harus diikuti para guru PNS sebelum kenaikan pangkat secara otomatis. Guru PNS harus tetap mengumpulkan angka kredit untuk bisa naik pangkat. Guru harus membuktikan angka kreditnya bisa memadai untuk naik pangkat.

“Paradigmanya harus diubah melayani BKN bersama BKD (Badan Kepegawaian Daerah) tugasnya meningkatkan nilai tambah PNS agar pelayan publik bisa maksimal dalam memberikan layanan. Bagaimana mau memberikan layanan maksimal jika PNS sibuk urusi kenaikan pangkat? Sebaliknya, bagaimana mau naik pangkat jika sibuk memberikan pelayanan?” kata Kepala BKN, Bima Haria Wibisana. Sistem kenaikan pangkat secara otomatis setiap 4 tahun ini dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi (RB) dalam bidang kepegawaian. Menurut Bima, dengan adanya kebijakan tersebut, pegawai tidak perlu lagi dibuat sibuk mengusulkan kenaikan pangkat, karena BKN setiap empat tahun mengusulkan daftar nama pegawai yang dianggap layak naik pangkat ke BKD.

Dengan adanya sistem baru ini diharapkan tidak akan ada lagi keterlambatan kenaikan pangkat bagi PNS yang sebelumnya sering terjadi sebelumnya. BKN akan mengirimkan daftar nama PNS yang akan naik pangkat pada periode tertentu enam bulam sebelumnya. Begitu juga PNS yang akan pensiun, BKN menyampaikan daftarnya setahun sebelum waktu berlakunya. Sehingga PNS bisa segera memproses pemberkasannya agar saat jatuh tempo, baik naik pangkat maupun pensiun sudah bisa menerima haknya. Mereka yang naik pangkat bisa menerima gaji sesuai kepangkatannya, dan yang pensiun langsung bisa menerima uang pensiunnya tepat hari jatuh temponya.

Saat ini BKN juga sedang mengumpulkan data guru PNS yang sudah empat tahun namun belum naik pangkat. BKN akan meneliti lebih jauh penyebab belum naiknya pangkat guru tersebut. “Apakah angka kreditnya kurang atau kenapa, atau tidak diurus administrasinya, kalau kurang dia harus mengumpulkan kredit itu,” kata Bima kepada waspada.co.id. BKN meminta guru PNS untuk meningkatkan kompetensinya dan akan memberikan tenggat waktu untuk guru PNS mengumpulkan angka kredit dengan ikut diklat, seminar dan sebagainya. BKN saat ini juga masih terus berkoordinasi dengan Kemendikbud dalam menentukan pola baru kenaikan pangkat guru. “Hanya saja punya batas waktu untuk mengumpulkan itu, kalau batas waktunya tidak dipenuhi ada sanksi-sanksinya berhentikan sementara dari guru biar fokus. Kita akan bekerjasama dengan Mendikbud untuk ini kalau terjadi harus ada kebijakan yang harus diambil”, jelas Bima.

Meskipun BKN menerapkan sistem kenaikan pangkat secara otomatis, PNS diminta tidak terlena dan berleha-leha. Sebab, secara pinsip kenaikan pangkat diberikan kepada PNS berdasar kinerja, bukan masa kerja. BKN selama dua tahun terakhir akan melakukan analisa atas hasil penilaian kinerja PNS. Jika minimal selama dua tahun terakhir itu kinerjanya baik, maka namanya akan masuk daftar proses kenaikan pangkat. Namun jika kinerjanya tidak baik, tentu namanya tidak akan diproses.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 10, 2016 in Uncategorized

 

KEBANGKITAN GURU PENDIDIKAN SENI BUDAYA

Dalam kurun waktu sekitar tiga tahun terakhir, perkembangan dunia seni rupa di Indonesia setidaknya yang saya amati di wilayah Yogyakarta nampak begitu bergemuruh, hangar-bingar, dan penuh dinamika. Pekembangan ini tidak berdiri sendiri, namun sedikit banyak memiliki jalur relasi dengan isu bubble market yang telah meledak, terutama di seni rupa kontemporer China dan berimplikasi ke segala penjuru, termasuk di Indonesia. Untuk konteks perbincangan seni rupa di Indonesia, situasi ini berkait dengan tiga hal yang saling bertali-temali satu sama lain, yakni ihwal kreasi, mediasi, dan resepsi.
Ihwal kreasi berpijak pada bergairahnya para seniman atau perupa dalam melakukan praktik proses kreatif untuk memproduksi karya. Untuk kasus di wilayah Yogyakarta yang saya amati, praktik ini banyak dibentuk (karakternya) oleh spirit komunalitas Yogyakarta yang amat kodusif. Ada iklim keguyuban yang saling mempengaruhi, saling bantu, saling berkompetisi yang relative cukup sehat antar seniman dan antarkelompok seniman. Kesenimanan para (calon) seniman banyak dibantu oleh situasi ini. Dan tentu saja di-back up dengan cukup akomodatif oleh lembaga pendidikan seni di tingkat perguruan tinggi dan sekolah menengah, juga komunitas-komunitas yang merimbun di kawasan ini. Spirit komunalitas yang terbangun secara antarpersonal dan antarkomunitas dalam dunia internal seni rupa, juga disiplin (ilmu, profesi) lain telah melahirkan jejaring interkoneksitas yang konstruktif untuk mengayakan jagad citra kreatif perupa Yogyakarta.
Sementara ihwal mediasi menyoal pada problem penempetan keluaran kreatif seniman yang dipresentasikan ke ruang publik dan kemudian masuk dalam ruang-ruang social(isasi) yang lebih luas. Mediasi dan sosialisasi di tingkat pertama adalah ketika karya seniman dipresentasikan di ruang-ruang publik seni seperti galeri atau ruang pameran lain. Kemudian, bertingkat pada sosialisasi karya seni kepada masyarakat lewat peran mediator seperti jurnalis, kurator dan kritikus atau pengamat seni yang sedikit banyak telah membantu mendistribusikan ide kreatif dan pemikiran seniman ke dalam ranah yang lebih luas lagi. Tak sedikit pameran berkualitas berlangsung di sebuah galeri di Yogyakarta, misalnya, yang kemudian dimediasikan dengan baik dan meluas oleh media massa, telah beresonansi jauh melampaui batas-batas geografisYogyakarta. Mediasi ini lalu beranak-pinak melahirkan pewacanaan yang dibawa oleh karya kreatif. Di satu sisi seniman “mengabarkan” hasil representasinya atas realitas sosial dan realitas imajinasinya lewat karya. Sedang di sisi lain, representasi itu telah “beralih rupa” oleh pembacaan publik (seni) di kawasan yang sama atau kawasan lain menjadi wacana realitas kreatif. Di sinilah kemudian pewacanaan seni rupa berlangsung dengan lebih luas dan bertingkat-tingkat.
Sedangkan ihwal resepsi lebih menyoal pada masalah daya serap yang melibatkan publik seni dan masyarakat luas dalam mengapresiasi atau menonton karya seni rupa, karena merekalah salah satu tujuan utama hasil proses kreatif dimuarakan. Seperti halnya poin kedua, resepsi (serapan) publik ini dibayangkan akan berimplikasi pada merebaknya pewacanaan yang meluas dan inspiratif bagi publik. Meski demikian, ada kesadaran awal yang mesti lebih dulu dipahami bahwa publik memiliki keragaman (latar belakang pendidikan, sosial, intelektualitas, dan lainnya yang berkait) dalam membaca dan memahami karya seni.
Publik seperti “pemilahan” yang dikategorisasikan oleh Roland Barthes dalam Image-Music Text (1997) ada yang membaca karya dalam tahap perseptif, yakni berupaya melakukan transformasi gambar ke kategori verbal atau membangun imajinasi sintagmatik. Lalu tahap kognitif, yaitu membangun konotasi atas gambar dengan bekal pengetahuan kultural tertentu beralaskan imajinasi paradigmatik. Dan berikutnya tahap etis-ideologis, yakni tahap pembacaan konseptual yang didasarkan oleh imajinasi simbolik.
Tahapan atau hierarkhi ihwal resepsi di atas merupakan fakta yang tak dapat ditolak, tetapi justru bisa didekati oleh seniman sebagai sebuah strategi dalam berkesenian. Karena secara obyektif dapat dilihat bahwa problem terbesar dari paparan di atas adalah pada ihwal resepsi. Tak sedikit seniman di sekitar kita yang telah berkarya sangat intensif-kreatif tetapi belum menemukan muara resepsi dari publik yang cukup memadai.
Dengan melihat realitas yang terjadi secara umum di peta seni rupa Indonesia dewasa ini, lalu, apakah fakta tersebut juga senafas dengan yang terjadi di medan seni rupa “yang lain”, misalnya jagad seni rupa yang diampu oleh para pendidik di bangku-bangku sekolah? Lebih dari itu, apakah para pendidik seni rupa di bangku sekolah juga berperan menjadi aktor penting yang mampu memediasikan kecenderungan praktik dan pewacanaan seni rupa terhadap anak didiknya? Apakah dinamika seni rupa dewasa ini juga bergaung dan mengimbas pada cara berpikir anak didiknya?
Rentetan pertanyaan ini niscaya bukanlah hal yang baru dimunculkan. Namun justru karena bukan perkara yang baru, maka patut diduga ada problematika yang cukup kompleks antara fakta yang mengemuka atas dinamika tersebut dan realitas yang bergerak di dunia pendidikan seni. Problem itu, terutama, adalah keberjarakan yang timpang, yang pertautan antara keduanya seolah merupakan dua kontruks bernama fakta dan mitos. Pemahaman ihwal fakta mengacu pada kejadian, situasi, kualitas, hubungan atau keadaan yang sungguh-sungguh ada dan terjadi secara aktual dan nyata. Sedang mitos dimengerti sebagai suatu cerita yang dianggap benar, tetapi tidak diakui sebagai benar, karena ada sedikit hubungan dengan ihwal metafora atau semacam perumpamaan. Sehingga realitas yang terjadi tentang dinamika seni rupa, ketika dikembalikan dalam konteks pendidikan seni rupa, sekali lagi, akan serupa dengan relasi antara fakta dan mitos. Seolah-olah senyatanya ada, namun bisa jadi kabur di tengah realitas lain yang berseberangan.
Kita bisa menyimak, misalnya, deretan contoh-contoh yang tak bisa dipungkiri masih saja terjadi di tengah-tengah kita. Contoh yang paling melegenda adalah narasi tentang Raden Saleh yang punya pengalaman dipinggirkan dalam pergaulan antarseniman saat awal-awal menetap di Eropa dulu. Sehingga, Raden Saleh sampai “memalsu” dengan membuat patung serupa dirinya yang tergeletak berdarah-darah di kamarnya. Kawan-kawannya kaget, iba, dan setelah itu menaruh hormat kepada Raden Saleh sebagai seniman Timur yang berbakat. Kisah ini, entah benar adanya sebagai fakta atau sekedar kerja para penggosip jaman dulu, ternyata telah menjadi sebuah mitos bagi banyak anak-anak SD, SMP, bahkan SMA yang mempelajari sejarah seni rupa Indonesia, khususnya tentang Raden Saleh.
Bagi saya, bukan soal benar-salahnya itu terjadi, namun lebih pada penggiringan ingatan anak-anak akan potongan kisah sejarah seni rupa yang cenderung membodohkan. Jarang di bangku sekolah diajarkan dengan detail tentang karya lukis “Penangkapan Diponegoro”-nya Raden Saleh yang bernilai patriotik dan heroisme karena secara lugas, langsung dan tegas menentang penggambaran ihwal penangkapan Diponegoro yang dimonumenkan secara subyektif versi Hindia Belanda lewat lukisan Jan Pieneman beberapa tahun sebelumnya. Artinya, di sini, problem dunia seni rupa yang ternyata memiliki content mendalam dan dijadikan sebagai alat perjuangan, tak banyak diketahui oleh para pendidik seni rupa. Mereka, barangkali hanya sibuk mempermasalahkan dunia seni rupa sebagai dunia keindahan, komposisi, warna, dan ihwal yang berkait dengan soal eksotika visual dan kebentukan semata. Jarang menyentuh pada problem pendalaman makna yang terkandung dalam teks seni rupa.
Juga, contoh lain, ihwal penteorisasian yang diimplementasikan secara sembrono. Misalnya, dalam soal aliran karya seni lukis karena pendidik seni rupa masih banyak yang mendasarkan adanya aliran-aliran. Banyak dikatakan dalam kelas bahwa aliran lukisan maestro Indonesia Affandi adalah ekspresionisme. Aliran ini diterangkan sebagai aliran lukisan yang dasarnya adalah melukis dengan cepat atau ekspres (mengacu pada kereta ekspres, bus ekspres, dan semacamnya). Bukan pada pemahaman yang tepat bahwa Affandi mengedepankan aspek ekspresi diri yang ditumpahkan secara ekspresif tatkala melukis. Bagi saya, ini bukan lagi sebuah praktik simplifikasi terhadap anak didik. Parahnya, kalau narasi tersebut dipahami sebagai fakta dan kebenaran.
Inilah salah satu contoh adanya keberjarakan yang menguat dalam jagad dunia pendidikan seni rupa, yang cukup berseberangan dengan perkembangan seni rupa di “pentas yang lain”. Keduanya seolah bergerak sendiri-sendiri, dan yang satu menciptakan faktanya sementara di bangku sekolah menciptakan mitos semaunya. Maka, yang terjadi adalah interpretasi-interpretasi yang semu dan menjauhi “kebenaran”.
Adakah ini berkait dengan proses pembelajaran seni rupa yang kurang menggairahkan di bangku sekolah?
Menurut Robert H. Beck, Walter W. Cook, dan Nolan C. Kearney (1963) ada tiga hal penting yang idealnya diketahui tentang kurikulum, yaitu tujuan, metode dan perlengkapan pembelajaran, serta karakter peserta didik. Terkait dengan karakter anak didik, merumuskan kurikulum untuk mereka tak bisa dilepaskan dari perkembangan anak, baik itu perkembangan sosial, belajar, bermain, emosi, moral, spiritual, dan sebagainya. Dua hal penting yang perlu ditekankan di sini adalah kebutuhan anak untuk bermain dan bersosialisasi. Maka, tidak akan optimal sebuah pembelajaran, jika tidak memperhatikan perkembangan dan kebutuhan anak. Ini juga menjadi satu upaya untuk mendudukkan anak secara ‘manusiawi’ dalam proses belajar.

Sementara Carl Bereitel (1974) menulis bahwa kekuatan terbesar pembelajaran adalah pengembangan aspek kognitif. Pembelajaran di sekolah, jelas, memiliki pengaruh kognitif pada anak. Secara kognitif, dengan belajar di sekolah, anak akan belajar mengkode informasi, narasi secara sistematis, mengkategorikannya, dan kemudian mengingatnya secara efektif. Dengan kata lain, anak akan belajar mengorganisasikan informasi, termasuk informasi yang abstrak.
Maka kalau pendidik mengelirukan sebuah narasi dan informasi, apalagi dengan “sewenang-wengang” seperti kisah Raden Saleh dan Affandi, maka, ada banyak hal yang harus dibenahi di sini. Misalnya metode pembelajaran. Perlu metode yang, misalnya, yang dapat merangsang rasa ingin tahu peserta, apalagi pendidik menerapkan permainan dalam belajar (learning games). Terus terang, saya tidak akan memberikan resep konkret atas problem metode tersebut. Namun pada intinya, transfer pengetahuan tentang seni rupa dalam dunia pendidikan dewasa ini mesti dilakukan dengan “gerakan” yang lebih besar dan menyeluruh untuk mengejar ketertinggalan antara yang berada di dunia pendidikan dan “dunia pentas yang lain”, untuk memotong pendek antara yang fakta dan mitos. Semoga bisa! Salam

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 24, 2014 in Uncategorized

 

SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Istilah kurikulum (curriculum) berasal dari kata curir (pelari) dan curere (tempat berpacu), dan pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali/penghargaan. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran (subject) yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah.

Berbicara tentang sejarah perjalanan kurikulum pendidikan di Indonesia, maka hal itu tidak terlepas dari sejarah perkembangan pendidikan bangsa Indonesia itu sendiri. Sejak zaman kolonialisme, bangsa Indonesia sudah mengenal sekolah, yang tentu saja juga ada kurikulum. Setiap generasi memiliki sejarah kurikulum yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kurikulum pendidikan di Indonesia senantiasa berubah sesuai dengan zamannya. Bahkan tak jarang juga terdapat keterkaitan dengan unsur-unsur politis yang mengiringinya. Dalam pengertian bahwa kurikulum di Indonesia kerapkali mengikuti kehendak pemimpin yang berkuasa ketika itu. Ketika masa kolonialisme, maka kurikulum yang berkembang disesuaikan dengan tujuan melanggengkan imprialisme. Begitupula dengan beberapa masa setelahnya.

Dalam perjalanan sejarah sejak Indonesia merdeka atau tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006, ( bahkan rencananya akan kembali terjadi perubahan kurikulum di 2013 ini ). Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Atas dasar inilah penulis akan membuat makalah sederhana yang mengupas tentang perkembangan sejarah kurikulum di Indonesia dari sebelum kemerdekaan hingga orde reformasi saat ini.

1.2.Rumusan Masalah

Bagaimanakah perkembangan kurikulum prakemerdekaan?

Bagaimana perkembangan kurikulum orde lama?

Bagaimana perkembangan kurikulum orde baru?

Bagaimana perkembangan kurikulum orde reformasi?

1.3.Tujuan Makalah

1. Untuk mengetahui perkembangan kurikulum prakemerdekaan
2. Untuk mengetahui perkembangan kurikulum orde lama
3. Untuk mengetahui perkembangan kurikulum orde baru
4. Untuk mengetahui perkembangan kurikulum orde reformasi

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Kurikulum Pendidikan Pra Kemerdekaan
Pendidikan pada prakemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme. Hasilnya bangsa ini dididik untuk mengabdi kepada penjajah. Karena, pada saat penjajahan semua bentuk pendidikan dipusatkan untuk membantu dan mendukung kepentingan penjajah. Pada mulanya, mereka tidak pernah terpikirkan untuk memperhatikan pendidikan namun murni hanya mencari rempah-rempah. Meski demikian, bangsa Eropa ini juga memiliki misi penyebaran agama. Karena itu pada abad ke-16 dan 17, mereka mendirikan lembaga pendidikan dalam upaya penyebaran agama Kristen di Nusantara. Pendidikan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi mereka tapi juga penduduk pribumi yang beragama Kristen.

Selanjutnya, pihak penjajah yang merasakan perlu adanya pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis guna membantu pengembangan usaha, khususnya tanam paksa, maka dibentuklah lembaga-lembaga pendidikan. Namun kelas ini masih hanya diperuntukkan untuk kalangan terbatas, yaitu anak-anak priyai. Konsep ideal pendidikan kolonialis adalah pendidikan yang mampu mencetak para pekerja yang dapat dipekerjakan oleh penjajah pula. Tujuan pendidikan kolonial tidak terarah pada pembentukan dan pendidikan orang muda untuk mengabdi pada bangsa dan tanah airnya sendiri, akan tetapi dipakai untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat penjajah agar dapat ditransfer oleh penduduk pribumi dan menggiring penduduk pribumi menjadi budak dari pemerintahan kolonial. Pendidikan model bentukan Belanda pada masa ini terdapat dua macam. Pertama, Sekolah Kelas Dua untuk anak pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun. Sementara kurikulum yang diajarkan meliputi berhitung, menulis dan membaca. Kedua, Sekolah Kelas Satu yang diperuntukkan untuk anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Lama pendidikan ini awalnya 4 tahun, kemudian 5 tahun dan terakhir 7 tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi ilmu bumi, sejarah, ilmu hayat/ menggambar dan ilmu mengukur tanah. Sementara bahasa pengantarnya menggunakan Bahasa Melayu dan Bahasa Belanda.

Diberlakukannya politik etis pada awal-awal abad ke-20 berpengaruh pula terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Pada masa ini, di Jawa khususnya, Sekolah Kelas Dua yang mulanya hanya 3 tahun berubah menjadi 5 tahun. Kemudian pada tahun 1914 didirikan sekolah sambungan yang lamanya 2 tahun.

Pada prinsipnya Undang-Undang Hindia Belanda membagi jenis penduduk menjadi 3 golongan, yaitu Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera. Klasifikasi ini berpengaruh pula terhadap sistem pendidikan ketika itu, yaitu:

1. ELS (Europe Lagere School) yaitu sekolah untuk anak-anak Eropa, Tionghoa, dan Indonesia yang menurut undang-undang disamakan haknya dengan bangsa Eropa.

2. HCS (Holand Chinese School) yaitu sekolah untuk golongan Tionghoa.

3. HIS (Holand Inlandse School) yaitu sekolah untuk rakyat pribumi atau bumiputra golongan atas.

Ini merupakan gambaran pendidikan rendah di Indonesia masa Belanda yang berlangsung sampai dengan tahun 1942.

Sementara untuk kelas menengah didirikan Gymnasium yang terbatas siswanya hanya orang-orang Barat atau golongan ningrat. Masa belajar pendidikan ini berlangsung selama 3 tahun. Pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan pegawai-pegawai menengah dan tingkat tinggi. Sedang mata pelajaran yang diajarkan meliputi Bahasa Belanda, bahasa Inggris, Ilmu Hitung, Aljabar, ilmu ukur, ilmu alam atau kimia, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah dan tatabuku. Perkembangan selanjutnya, Gymnasium berubah menjadi OSVIA dan HBS. OSVIA sebagian diperuntukkan golongan ningrat bumiputera, sedang HBS (Hogore Burgere School) untuk orang Belanda dari golongan tinggi. Dari model pendidikan ini kemudian menjelma menjadi MULO (Meer Uifgebried Order Wijs) yang lama pendidikannya ditambahkan 1 tahun dengan dasar bahwa anak-anak pribumi dianggap kesulitan memahami pelajaran. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Melayu.

Sementara untuk tingkatan atas, Belanda mendirikan AMS (Algemene Midelbare School). Sekolah ini didirikan pada 1919, sebagai lanjutan dari sekolah lanjutan pertama atau MULO. Lama pendidikan ini berlangsung selama 3 tahun yang terbagi pada bagian A dan bagian B. Bagian A spesifikasinya adalah ilmu kebudayaan yaitu kesusatraan timur dan kesusatraan klasik barat. Kesusastraan timur meliputi bahasa Jawa, Melayu, Sejarah Indonesia dan ilmu bangsa-bangsa. Sedang kesusatraan klasik barat lebih kepada bahasa latin. Sedang bagian B spesifikasi pelajarannya adalah Ilmu Pengetahuan Kealaman yang meliputi ilmu pasti dan ilmu alam.

Sementara ketika kependudukan beralih dari Belanda ke Jepang, maka pendidikan yang berbau Belanda disingkirkan dengan diganti pendidikan berciri khas Jepang dan sesuai dengan tujuan mereka. Pada pendidikan tingkat rendahan Jepang menggantinya dengan sebutan Kokumin Gako dengan lama pendidikan 6 tahun. Kurikulum pendidikan ini lebih menitik beratkan pada olahraga kemiliteran yang memang bertujuan untuk membantu pertahanan Jepang. Anak-anak masa ini diajarkan untuk mengumpulkan kerikil dan pasir untuk pertahanan, serta menanam pohon jarak untuk membuat minyak sebagai kepentingan perang. Namun masa ini, bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Dengan demikian penggunaan bahasa Indonesia hampir merata di semua sekolah. Materi yang dipelajari sebenarnya tidak jauh beda dengan masa pendudukan Belanda, namun hanya saja yang awalnya semua hal yang berbau Belanda tergantikan dengan model-model Jepang.

2.2. Kurikulum Pendidikan Masa Orde Lama

Sebagaimana yang disebutkan pada pendahuluan, bahwa kurikulum pendidikan nasional telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan kurikulum disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh para penguasa. Tentu saja ada beberapa hal yang memang tujuannya disesuaikan dengan tuntutan kondisi zaman.

Jika kita berbicara tentang kurikulum, maka sudah sepatutnya kita membicarakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum pada era Orde Lama dibagi manjadi 2 kurikulum di antaranya:

1) Kurikulum 1947

Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda “leer plan”artinya rencana pelajaran. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan, asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan “Rencana Pelajaran 1947”, yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah: pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat.

Pada masa tersebut siswa lebih diarahkan bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat. Proses pendidikan sangat kental dengan kehidupan sehari-hari. Aspek afektif dan psikomotorik lebih ditekankan dengan pengadaan pelajaran kesenian dan pendidikan jasmani. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bela negara. Kemungkinan model ini masih terkontamninasi dengan model pendidikan yang diterapkan oleh Jepang sebelumnya.

2) Kurikulum 1952-1964

Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut “Rencana Pelajaran Terurai 1952”. Silabus mata pelajarannya jelas sekali, dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa ini memang kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan, dan satuan mata pelajaran lebih dirincikan. Namun, dalam kurikulum ini siswa masih diposisikan sebagai objek karena guru menjadi subjek sentral dalam pentransferan ilmu pengetahuan. Guru yang menentukan apa saja yang akan diperoleh siswa di kelas, dan guru pula yang menentukan standar-standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan.

Sistem pendidikan masa ini dikenal dengan Sistem Panca Wardana atau sistem lima aspek perkembangan yaitu perkembangan moral, perkembangan intelegensia, perkembangan emosional/artistik, perkembangan keprigelan dan perkembangan jasmaniah. Sistem panca wardana ini dapat diuraikan menjadi beberapa mata pelajaran.

1. Perkembangan moral; pendidikan kemasyarakatan dan pendidikan agama/budi pekerti.
2. Perkembangan intelegensia; bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung dan pengetahuan alamiah.
3. Perkembangan emosional/artistik; seni sastra/musik, seni lukis/rupa, seni tari, seni drama.
4. Perkembangan keprigelan; pertanian/peternakan, industry kecil/pekerjaan tangan, koperasi/tabungan dan keprigelan-keprigelan lain.
5. Perkembangan jasmaniah; pendidikan jasmaniah dan pendidikan kesehatan.

Fokus kurikulum 1964 ini lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Pada kurikulum 1964 ini, arah pendidikan mulai merambah lingkup praksis. Dalam pengertian bahwa setiap pelajaran yang diajarkan disekolah dapat berkorelasi positif dengan fungsional praksis siswa dalam masyarakat. Kurikulum masa ini dapat pula dikategorikan sebagai Correlated Curriculum.

2. 3. Kurikulum Pendidikan Masa Orde Baru

1) Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 merupakan tonggak awal pendidikan masa orde baru. Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dengan suatu pertimbangan untuk tujuan pada pembentukan manusia Pancasila sejati.

Dasar pendidikan masa ini adalah Falsafah Negara Pancasila sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/1966. Sedang Tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia pancasila sejati berdasarkan ketentuan ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945 ( Tap. MPRS No. XXVII/MPRS/1966).

Sementara isi pendidikan nasionalnya adalah; memperingati mental budi pekerti dan memperkuat keyakinan agama, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, membina dan mempertimbangkan fisik yang kuat dan sehat ( Tap. MPRS No. XXVII/MPRS/1966).

Kurikulum pada tingkatan SD 1968 dibagi menjadi tiga kelompok besar. Pertama, kelompok pembinaan Pancasila; pendidikan agama, pendidikan kwarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, bahasa daerah dan olahraga. Kedua, Kelompok pembinaan pengetahuan dasar; berhitung, ilmu pengetahuan alam, pendidikan kesenian, pendidikan kesejahteraan keluarga (termasuk ilmu kesehatan). Ketiga, Kelompok kecakapan khusus; kejuruan agragia (pertanian, peternakan, perikanan), kejuruan teknik (pekerjaan tangan/perbekalan), kejuruan ketatalaksanaan/jasa (koperasi, tabungan).

Pada masa ini siswa hanya berperan sebagai pribadi yang masif, dengan hanya menghapal teori-teori yang ada, tanpa ada pengaplikasian dari teori tersebut. Aspek afektif dan psikomotorik tidak ditonjolkan pada kurikulum ini. Praktis, kurikulum ini hanya menekankan pembentukkan peserta didik hanya dari segi intelektualnya saja.

2) Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasar MBO (management by objective). Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), yang dikenal dengan istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi : tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi.

Pada kurikulum ini peran guru menjadi lebih penting, karena setiap guru wajib untuk membuat rincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar-mengajar berlangsung. Tiap guru harus detail dalam perencanaan pelaksanaan program belajar mengajar. Setiap tatap muka telah diatur dan dijadwalkan sedari awal. Dengan kurikulum ini semua proses belajar mengajar menjadi sistematis dan bertahap.

Dasar pendidikan masa ini adalah KTPD, MPR-RI No. IV/MPR/1973, yaitu; pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Sementara tujuan pendidikan dan pengajaran terbagi pada tujuan pendidikan umum, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.

3) Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 mengusung “process skill approach”. Proses menjadi lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Leaming (SAL). CBSA memposisikan guru sebagai fasilitator, sehingga bentuk kegiatan ceramah tidak lagi ditemukan dalam kurikulum ini. Pada kurikulum ini siswa diposisikan sebagai subjek dalam proses belajar mengajar. Siswa juga diperankan dalam pembentukkan suatu pengetahuan dengan diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan mendiskusikan sesuatu. Sementara dasar dan tujuan pendidikan sama dengan kurikulum 1975

4) Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Dalam ranah pendidikan dasar, isi kurikulum sekurang-kurangnya wajib memuat bahan kajian dan pelajaran: pendidikan pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, membaca dan menulis, matematika, pengantar sains dan teknologi, ilmu bumi, sejarah nasional dan sejarah umum, kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan jasmani dan kesehatan, menggambar, bahasa Inggris.(PP. No. 28 tahun 1990. Pasal 14:2). Sementara materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain.

Dalam kurikulum pendidikan kelas dasar (SD/MI/SMP/MTS) ini, pengantar Sains dan Tekhnologi menempati peran penting untuk dipelajari anak didik meskipun tidak mengabaikan aspek yang lain. Hal ini dimungkinkan sebagai upaya mempersiapkan anak didik memasuki era industrialisasi abad ke-21 dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Sementara berkaitan dengan isi kurikulum tingkat pendidikan menengah, maka setidaknya wajib memuat tiga aspek kajian dan pelajaran yaitu; Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan. Disamping itu, kurikulum sekolah menengah dapat menjabarkan dan menambahkan mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas sekolah menengah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional (Pasal 15:5)

Atas dasar inilah berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Siswa dihadapkan dengan banyaknya beban belajar yang harus mereka tuntaskan, dan mereka tidak memiliki pilihan untuk menerima atau tidak terhadap banyaknya beban belajar yang harus mereka hadapi.

Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, di antaranya sebagai berikut:

Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur wulan.

Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat (berorientasi kepada materi pelajaran/isi).

Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar.

Pengajaran dari hal yang konkrit ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks.

Pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman.Selama dilaksanakannya kurikulum 1994 muncul beberapa permasalahan, terutama sebagai akibat dari kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi (content oriented), di antaranya sebagai berikut:

Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi/ substansi setiap mata pelajaran.

Materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa, dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari.

2.4. Pendidikan pada Masa Reformasi

Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik (orde lama) menjadi desentralistik. Pada masa ini pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara. Dengan didasarkan oleh UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang diperkuat dengan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pendidikan digiring pada pengembangan lokalitas, di mana keberagaman sangat diperhatikan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan satuan pendidikan.

Pendidikan di era reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui UU No 22 tahun 1999, dengan ini pendidikan menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan. Pemerintah memperkenalkan model “Manajemen Berbasis Sekolah”. Sementara untuk mengimbangi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibuat sistem “Kurikulum Berbasis Kompetensi” atau yang kerap disebut kurikulum KBK.

Memasuki tahun 2003 pemerintah membuat UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggantikan UU No 2 tahun 1989, dan sejak saat itu pendidikan dipahami sebagai: “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”.

1) Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004)

Pada pelaksanaan kurikulum ini, posisi siswa kembali ditempatkan sebagai subjek dalam proses pendidikan dengan terbukanya ruang diskusi untuk memperoleh suatu pengetahuan. Siswa justru dituntut untuk aktif dalam memperoleh informasi. Peran guru diposisikan kembali sebagai fasilitator dalam perolehan suatu informasi. KBK berupaya untuk menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.

Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Hal ini mutlak diperlukan mengingat KBK juga memiliki visi untuk memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik siswa sebagai subjek pendidikan.

KBK merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah (Depdiknas, 2002). Kurikulum ini menitik beratkan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap serangkat kompetensi tertentu. KBK diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat peserta didik, agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan dan keberhasilan dengan penuh tanggungjawab.

Diantara karakteristik utama KBK, yaitu:

1. Menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi.
2. Kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa (normal, sedang, dan tinggi).
3. Berpusat pada siswa.
4. Orientasi pada proses dan hasil.
5. Pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual.
6. Guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan.
7. Buku pelajaran bukan satu-satunya sumber belajar.
8. Belajar sepanjang hayat;
9. Belajar mengetahui (learning how to know),
10. Belajar melakukan (learning how to do),
11. Belajar menjadi diri sendiri (learning how to be),
12. Belajar hidup dalam keberagaman (learning how to live together).

Meski demikian, kurikulum 2004 merupakan kurikulum eksperimen yang diterapkan secara terbatas di beberapa sekolah/madrasah. Ketentuan ini belum mendapatkan payung hukum dari peraturan pemerintah. Namun demikian, pemerintah tetap menghargai terhadap sekolah/madrasah yang menerapkan kurikulum KBK tersebut. Setidaknya ini tercermin dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 20/2005 tentang ujian nasional tahun ajaran 2005/2006 yang menyatakan bahwa bahan ujian nasional disusun berdasarkan kurikulum 1994 atau standar kompetensi lulusan kurikulum 2004.

2) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006
Secara umum KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (sekolah/madrasah). Sedangkan pemerintah pusat hanya memberi rambu-rambu yang perlu dirujuk dalam pengembangan kurikulum. Jadi pada kurikulum ini sekolah sebagai satuan pendidikan berhak untuk menyusun dan membuat silabus pendidikan sesuai dengan kepentingan siswa dan kepentingan lingkungan. KTSP lebih mendorong pada lokalitas pendidikan. Karena KTSP berdasar pada pelaksanaan KBK, maka siswa juga diberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan secara terbuka berdasarkan sistem ataupun silabus yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah.

Dalam kurikulum ini, unsur pendidikan dikembalikan kepada tempatnya semula yaitu unsur teoritis dan praksis. Namun, dalam kurikulum ini unsur praksis lebih ditekankan daripada unsur teoritis. Setiap kebijakan yang dibuat oleh satuan terkecil pendidikan dalam menentukan metode pembelajaran dan jenis mata ajar disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekitar.
3) Kurikulum 2013

Dalam pemaparannya di Griya Agung Gubernuran Sumatera Selatan (kemdikbud.go.id) , Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Ir. Muhammad Nuh, DEA menegaskan bahwa kurikukulum terbaru 2013 ini lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Adapun ciri kurikulum 2013 yang paling mendasar ialah menuntut kemapuan guru dalam berpengetahuan dan mencari tahu pengetahuan sebanyak-banyaknya karena siswa zaman sekarang telah mudah mencari informasi dengan bebas melalui perkembangan teknologi dan informasi. Sedangkan untuk siswa lebih didorong untuk memeiliki tanggung jawab kepada lingkungan, kemampuan interpersonal, antarpersonal, maupun memiliki kemampuan berpikir kritias. Tujuannya adalah terbentuk generasi produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Khusus untuk tingkat SD, pendekatan tematik integrative member kesempatan siswa untuk mengenal dan memahami suatu tema dalam berbagai mata pelajaran. Pelajaran IPA ndan IPS diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Seperti yang dirilis kemdikbud dalam kemdikbud.go.id ada empat aspek yang harus diberi perhatian khusus dalam rencana implementasi dan keterlaksanaan kurikulum 2013.

Kompetensi guru dalam pemahaman substansi bahan ajar, yang menyangkut metodologi pembelajaran, yang nilainya pada pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) baru mencapai rata-rata 44,46
Kompetensi akademik di mana guru harus menguasai metode penyampaian ilmu pengetahuan kepada siswa.
Kompetensi sosial yang harus dimiliki guru agar tidak bertindak asocial kepada siswa dan teman sejawat lainnya.
Kompetensi manajerial atau kepemimpinan karena guru sebagai seorang yang akan digugu dan ditiru siswa.

Kesiapan guru sangat urgen dalam pelaksanaan kurikulum ini.
Kesiapan guru ini akan berdampak pada kegiatan guru dalam mendorong mampu ;ebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah mereka peroleh setelah menerima materi pembelajaran.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Perjalanan kurikulum pendidikan di Indonesia sejalan dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri. Ketika Indonesia dalam cengkeraman kolonial, maka kurikulum pendidikan yang dikembangkan adalah demi kepentingan penjajah itu sendiri, baik penjajahan Belanda maupun Jepang. Masa kolonialisme yang panjang dan begitu mengakar dalam kebudayaan Indonesia, disadari ataupun tidak, turut pula memberikan pengaruh terhadap pola pendidikan Indonesia ketika merdeka meskipun dalam hal ini nuansanya lebih keindonesiaannya.

Pendidikan di Indonesia juga tidak jarang masuk dalam bidikan politisi. Ketika orde lama berkuasa, pertentangan ideologi juga menyusupi dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Sekolah sempat dijadikan wahana ideologisasi atau proses internalisasi sosial komunis. Begitu pula ketika orde baru memimpin, maka pelanggengan kekuasaan juga dikoarkan dalam dunia pendidikan dengan pendidikan Pancasilanya, dan menghilangkan hal-hal yang berbau orde lama.

Meski demikian, sejarah kurikulum pendidikan nasional senantiasa mencari formula sesuai dengan perkembangan zaman. Ketika posisi sentralisasi pendidikan dianggap sudah usang dan kurang relevan dengan otonomi daerah, maka pendidikan juga turut mengalami desentralisasi dengan memberikan daerah otonomi sendiri. Bahkan terakhir, pemerintah pusat memberikan kebijakan kepada masing-masing satuan pendidik untuk menentukan silabus yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Pemerintah pusat dalam hal ini hanya menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasarnya.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 23, 2014 in Uncategorized